Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali

Abstract

Masyarakat Hindu pada zaman kerajaan di Bali dibentuk berbeda secara sosio kultural, yaitu ada posisi triwangsa yang menempatkan posisi yang dominan dan sudrawangsa yang dalam posisi suberdinat. Perbedaan posisi ini, jika terjadi perkawinan golongan triwangsa harus menganut pola perkawinan endogamy yakni mereka hanya kawin dengan wangsanya sendiri. Sebaliknya, perkawinan berbeda wangsa akan dijatuhi sanksi asupundung dan alangkahikarang hulu.

            Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, delik adat asupundung dan alangkahi karang hulu dicabut dan dihapuskan oleh pemerintah Bali dengan keputusan DPRD Nomor 11  tanggal 12 Juli 1951 karena dipandang kejam, biadab, dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukuman ini juga dianggap disfungsi karena dapat menciptakan disorder termasuk diskriminasi terhadap kedua mempelai. Dengan dicabutnya kedua delik adat tersebut, perkawinan antarwangsa dapat dilaksanakan. Akan tetapi perkawinan nyeburin antarwangsa masih memperlihatkan perlakuan diskriminatif terhadap kedua mempelai. Pihak keluarga triwangsa tidak hanya menolaknya, tetapi juga memberikan sanksi kepada kedua mempelai dalam perkawinan nyeburin tersebut.