Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum

Perspektif Hukum terhadap Tren Resign Cepat (Job-Hopping) Generasi Z

Nurlia Eka Damayanti — 2025-07-14

Fenomena job-hopping atau kecenderungan berpindah kerja dalam waktu singkat menjadi tren signifikan di kalangan generasi Z, yang membawa implikasi hukum terhadap hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Artikel ini menganalisis bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan dalam kasus pengunduran diri mendadak. Fokus utama penelitian ini adalah ketentuan notice period, klausul non-kompetisi, dan dampaknya terhadap perjanjian kerja dan kontrak yang berlaku. Berdasarkan analisis normatif, ditemukan bahwa pengunduran diri mendadak sering kali melanggar ketentuan kontrak, sementara klausul non-kompetisi dapat menimbulkan konflik hukum jika dianggap membatasi kebebasan karyawan. Artikel ini merekomendasikan perlunya revisi regulasi untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif, termasuk fleksibilitas dalam masa pemberitahuan dan pengaturan klausul non-kompetisi yang proporsional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengelola dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang di era modern.

Peran Guru dalam Mengedukasi Siswa tentang Undang-Undang ITE di Era Teknologi

Deni Apridinatae — 2025-07-14

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru dalam mengedukasi siswa tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di era teknologi digital, khususnya dalam membangun kesadaran hukum digital siswa. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada guru dan siswa sekolah menengah yang menerapkan pembelajaran berbasis digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi proses pembelajaran, dan analisis bahan ajar terkait UU ITE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi UU ITE dalam pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum digital, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru dalam memahami materi hukum, ketersediaan infrastruktur digital, dan pendekatan pengajaran yang digunakan. Kesimpulannya, pendidikan berbasis teknologi yang diintegrasikan dengan literasi hukum digital membutuhkan dukungan pelatihan bagi guru, pengembangan bahan ajar yang relevan, dan sinergi dengan kebijakan pendidikan nasional untuk mengoptimalkan dampaknya pada siswa.

Peran Lembaga Keagamaan Hindu Dalam Menanggulangi Stunting pada Masyarakat Di Kabupaten Barito Utara (Perspektif Hukum Hindu)

Kuri Kuri — 2025-07-14

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga keagamaan Hindu dalam menanggulangi stunting pada masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan perspektif Hukum Hindu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama Hindu Kaharingan, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga keagamaan Hindu berperan penting dalam penyuluhan mengenai pentingnya gizi dan pola hidup sehat bagi keluarga, serta memberikan dukungan dalam bentuk program intervensi nutrisi dan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita. Selain itu, lembaga keagamaan juga berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran tentang stunting dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Hukum Hindu memberikan dasar moral dan sosial yang mendalam untuk mengatasi masalah stunting, melalui prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya kesejahteraan anak dan keluarga dalam kehidupan beragama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan program-program penanggulangan stunting yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai keagamaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kawin Lari

Ashila Zahra — 2025-07-14

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum melindungi wanita dalam situasi kawin lari. Penelitian ini memeriksa perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam situasi perkawinan lari, yaitu pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan dari orang tua atau wali dan tanpa mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh hukum di Indonesia. Kawin lari sering kali mengakibatkan dampak negatif bagi wanita, seperti kerentanan terhadap hak-hak mereka, mencakup hak atas properti, hak asuh anak, serta perlindungan dari kekerasan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan persyaratan usia dan persetujuan orang tua untuk melangsungkan pernikahan, serta ketentuan dalam KUHP yang mengatur sanksi terhadap pelaku kawin lari. Namun, dalam praktiknya, perempuan yang menjalani kawin lari sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan yang memadai. Secara keseluruhan, pemerintah menganggap perkawinan ini tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengumpulkan data dari studi dokumen guna memahami pelaksanaan perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi korban kawin lari. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk perempuan dalam konteks kawin lari masih jauh dari optimal dan diperlukan kolaborasi antara hukum positif dan nilai-nilai sosial budaya untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi secara adil dan menyeluruh.

Kontroversi Adat Kaharingan dalam Ritual Perkawinan Kristen dan Potensi Moderasi Beragama

Ardi Ardi — 2025-07-14

The misuse of customary traditions often leads to social conflict. This study examines a specific social conflict arising from the misapplication of sacred Hindu Kaharingan symbols by a Christian couple during their wedding ceremony in Tumbang Batian Village, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. This region, particularly Kalimantan, is known for its religious diversity and rich cultural heritage. The findings indicate that the couple's actions caused significant unrest and protest among the Hindu Kaharingan community, who perceived it as a violation of ritual sanctity. This research underscores the importance of religious moderation as a conflict resolution approach. This case highlights existing societal conflicts, and thus, this study aims to address the incident by identifying its triggering factors and exploring resolution methods through the lens of religious moderation. A qualitative approach was employed, utilizing literature reviews and interviews with customary elders and family members. Triangulation techniques were also applied to enhance data validity by comparing findings from various sources and ensuring information consistency. The research results show that the symbols used in Christian traditional wedding rituals are a form of respect from the bride and groom to their ancestors.

Nilai Budaya dan Ajaran Hindu Sebagai Landasan Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Modern

Ni Nyoman Rahmawati — 2025-07-14

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan berbagai nilai budaya dan ajaran agama Hindu dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat di era modern. Ada berbagai budaya dan ajaran agama Hindu yang dapat dijadikan sebagai landasan dasar dalam menumbuhkan kesadaran hukum guna menjaga ketertiban di tengah masyarakat diantaranya yaitu: dharma yang mengandung nilai kebenaran dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai umat beragama Hindu, Tri Hita Karana adalah budaya masyarakat Bali yang dijiwai oleh ajaran Hindu terkait tiga konsep hidup tangguh dalam menjaga hubungan harmonis. Hukum Karma merupakan konsep ajaran agama Hindu yang mengajarkan tentang hukum timbal balik di mana setiap perbuatan akan mendatangkan hasil hasil (karma phala). Ketiga ajaran agama Hindu ini merupakan pondasi kuat yang menanamkan budaya hidup tangguh guna menciptakan ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat di era modern

Kata kunci: Budaya, Ajaran Hindu, Landasan Hukum, Masyarakat, Era Modern