Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum

Kedudukan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Sistem Hukum Indonesia

Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Environmental issues have become a global concern, including in Indonesia. One of the critical issues is the right to a clean, healthy, and sustainable environment, which is recognized as part of human rights under the Indonesian legal system. This right is explicitly stated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and further reinforced by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, in practice, the implementation of this right faces various challenges, including weak law enforcement, environmental degradation due to industrial activities, and the criminalization of environmental defenders.

This research to analyze the legal standing of the right to a clean, healthy, and sustainable environment within Indonesia's legal system and to emphasize its recognition as a justiciable legal right. The research uses a normative legal method with a literature-based approach by exploring legal sources relevant to the issue. The findings indicate that the government has made efforts to fulfill this right through public education and the formulation of legal instruments. Nevertheless, these efforts remain insufficient to provide comprehensive legal protection. Therefore, there is a need to strengthen normative and institutional aspects and to enhance public participation to ensure the fulfillment of environmental rights as enforceable legal rights. Additionally, the formulation of supplementary regulations is necessary to reinforce existing laws and ensure environmental sustainability for future generations.

Politik dan Bisnis di Tingkat Lokal: Studi Kasus Relasi Penguasa dan Pengusaha Pada Eksploitasi Tambang Biji Besi di Bima

Jufriansyah Jufriansyah — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Abstract

This study was conducted to analyze the contestation of interests and relations between local government and entrepreneurs in natural resource management, particularly iron ore mining policy in Bima. The study used a qualitative descriptive method. Primary and secondary data were used to analyze the relationship between the Bima Regency Government and iron ore mining entrepreneurs. The findings of this study show the form of relations between the Bima Regional Government and the granting of permits to businesspeople to invest in Bima despite opposition from the community living in the mining location.

Perlindungan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Istri dan Anak Hasil Perkawinan Siri

Ahmad Dimas Putra Deva, Rahayu Hartini — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Perkawinan siri dilakukan tanpa adanya pencatatan dari pihak KUA, namun rukun perkawinan terpenuhi sesuai agama seperti adanya wali, saksi, ijab, kabul dan mahar. Penelitian ini bertujuan memahami faktor-faktor terjadinya perkawinan siri, legalitas perkawinan siri, dampak istri dan anak hasl perkawinan siri serta solusi agar semua masalah tersebut dapat dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yuridis normatif yang mengkaji beberapa aturan yang berlaku / hukum positif. Penelitian ini juga mengkaji faktor sosial-budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri masih banyak terjadi di Indonesia dengan didasari beberapa faktor-faktor seoerti ekonomi, keinginan poligami yang tidak dapat restu dari istri, hamil diluar nikah dan penelitian ini juga menghasilkan bahwa dari perkawinan siri ini menyebabkan / menimbulkan tidak adanya kekuatan hukum untuk menjamin hak istri dan anak serta tidak diakuinya perkawinan siri secara oleh negara. Demikian, diperlukan upaya agar perkawinan siri dapat dicatatkan secara resmi agar hak-hak yang seharusnya didapatkan mendapatkan kepastian hukum, serta perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali

I Made Budhi Sugandhika — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Peredaran satwa banyak terjadi di Provinsi Bali menjadi akses keluar masuknya peredaran satwa di Provinsi Bali dan pada akhir-akhir masyarakat memperoleh satwa-satwa yang dilindungi melalui cara ilegal, yakni jual beli pasar gelap. Metode yang digunakan dalam rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian yaitu (1) faktor hukum sendiri dan faktor penegak hukum sudah efektif, faktor sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan masih belum efektif. (2) hambatan struktur masih belum efektif sebab masih kurangnya sumber daya manusia, hambatan faktor subtansi hukum masih lemahnya hukuman penjara dan denda yang ditetapkan, hambatan budaya hukum penggunaan penyu sebagai sarana upacara keagamaan, peraturan hukum bahwa peraturan hukum dan hukum agama saling bebenturan dan hambatan budaya hukum para hakim, putusan hukuman yang diberikan tergolong sangat rendah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap kebijakan dari efektivitas peraturan yang berlaku mengingat masih banyak penyelundupan penyu ilegal dan supaya satwa penyu yang dilindungi dapat lestari.

Tinjauan Hukum Hindu Terhadap Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Dharma dan Keadilan

I Kadek Kartika Yase — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Hukum Hindu terhadap praktik perkawinan poligami ditinjau dari perspektif dharma dan keadilan. Dalam ajaran Hindu, perkawinan dipandang sebagai samskara, upacara penyucian diri menuju kehidupan berumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab moral. Idealnya, hubungan suami istri dilandasi oleh kesetiaan, kesetaraan, dan keseimbangan spiritual sebagaimana tercermin dalam konsep Ardhanareśvara. Namun, praktik poligami yang terjadi di masyarakat sering kali bertentangan dengan nilai-nilai dharma, karena dapat menimbulkan ketidakadilan, penderitaan, serta ketidakharmonisan dalam keluarga. Berdasarkan kajian literatur terhadap sumber-sumber hukum Hindu seperti Dharmasastra dan Rgveda, disimpulkan bahwa poligami tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesucian hubungan perkawinan menurut Hukum Hindu. Dengan demikian, perkawinan monogamis yang berlandaskan dharma, kesetiaan, dan keadilan merupakan bentuk ideal dalam mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga Hindu.

Perjanjian Fidusia Atas Objek yang Telah Digadaikan oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga

Vicka Prama Wulandari — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Pihak kreditor dalam memberikan kredit atau menjaminkan modal tentunya mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut sebagai pengaman dan kepastian akan kredit yang diberikan tersebut, karena tanpa adanya pengamanan pihak kreditor akan sulit menghindari resiko yang terjadi sebagai akibat dari kreditor yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang hukum Jaminan khususnya mengenai prosedur perjanjian fidusia dan penyelesaian masalah apabila pemberi fidusia tersebut cidera janji. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji dan menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Proses penjaminan objek perjanjian kredit pada dasarnya sama dengan proses penjaminan fidusia pada umumnya, yaitu proses pengikatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian accesoir yang melalui beberapa tahapan. 2). Pihak Kreditor dalam penyelesaian bila objek jaminan digadaikan pada pihak ketiga, dapat memilih bentuk penyelesaian dengan menggunakan pranata eksekusi di bawah tangan. Pemilihan pranata eksekusi di bawah tangan didasarkan pada alasan bahwa dengan cara ini dianggap lebih mempercepat proses penyelesaiannya, dan lebih efisien jika dibandingkan dengan menggunakan cara melalui pelelangan umum, atau melalui gugatan perdata pada Pengadilan.